10 Cara Seorang Akuntan Dapat Membantu Pemilik Usaha Kecil dan Menengah (UMKM)

Apabila anda melihat perusahaan besar yang mentereng di Jakarta seperti Sinar Mas Group, mereka memiliki tim akuntan internal yang memiliki pengetahuan & pengalaman yang sudah mapan dalam bidang akuntansi, pajak dan keuangan. Para akuntan ini bekerja setiap hari dengan tujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak perusahaan sudah dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melakukan evaluasi terhadap biaya operasional supaya tetap dalam posisi yang efisien dan efektif, mengkaji potensi-potensi keuntungan yang dapat meningkatkan profit perusahaan di masa yang akan datang.
Peranan akuntan yang demikian penting tidak hanya dibutuhkan oleh perusahaan besar, tetapi juga sangat dibutuhkan oleh perusahan kecil seperti pelaku UMKM.
Berikut ini saya uraikan mengapa akuntan yang cakap dapat membantu usaha kecil dan menengah:

1. Akuntan akan dapat memberikan saran yang tepat kepada Anda sejak memulai usaha. Karena seorang akuntan yang cakap tidak hanya dapat membantu Anda dalam menyusun perencanaan pajak dan keuangan, tetapi yang lebih penting juga adalah akuntan dapat memberikan saran kepada Anda bagaimana membuat struktur usaha yang Anda jalankan supaya bisa mendukung ambisi Anda menjadi pengusaha sukses.

2. Seorang akuntan dapat memberikan saran kepada Anda mengenai bentuk badan hukun yang cocok terhadap usaha yang akan Anda jalankan, apakah badan hukum seperti Firma (Fa), Perseroan Komanditer (CV), Perseroan Terbatas (PT) atau bahkan Koperasi, dll.

3. Untuk pelaku UKM, proyeksi arus kas sifatnya sangat penting. Karena apabila salah dalam melakukan estimasi akan membawa dampak terhadap kelacaran usaha di masa yang akan datang.

4. Pada umumnya akuntan mempunyai pengalaman bekerja dengan berbagai macam industry, sehingga para akuntan tersebut dapat memberikan saran kepada Anda mengenai prospek usaha yang menguntungkan di masa yang akan datang. Disamping itu juga dengan memanfaatkan jaringan yang dimilikinya Anda bisa menjadikan mereka sebagai target market.

5. Pada saat merintis usaha Anda dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan, mulai dari masalah yang ringan sampai dengan masalah yang sangat rumit. Disini akuntan dapat berperan sebagai pendamping Anda untuk mencari solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut.

6. Saat ini banyak tersedia aplikasi akuntansi di pasaran, Anda pasti bingung mau memilih yang mana. Akuntan dapat memberikan saran kepada Anda untuk memilih aplikasi yang dapat membantu kelancaran usaha Anda serta mereka dapat memberikan tutorial kepada Anda sehingga aplikasi tersebut dapat digunakan secara maksimal.

7. Seiring dengan berjalannya waktu, usaha Anda akan berkembang sehingga Anda tidak memiliki waktu untuk mengurusi diluar core bisnis Anda. Misalnya urusan payroll, urusahan pajak dsb. Bagian ini bisa Anda serahkan kepada akuntan Anda untuk diurus dengan baik.

8. Mengingat orang sangat respek terhadap profesi akuntan, bukan tidak mungkin mereka memiliki jaringan atau kenalan yang banyak di organisasi dunia usaha, misalnya Anda bisa dihubungkan dengan pemilik yang surplus dana, sehingga usaha Anda dapat dibiayai dari jaringan akuntan tersebut.

9. Sebagai akuntan, mereka pasti melakukan update secara terus menerus mengenai peraturan perpajakan, sehingga dengan memiliki akuntan, Anda akan dapat menyesuaikan transaksi bisnis Anda sesuai dengan peraturan pajak yang terbaru.

10. Akhirnya, pengusaha yang baik adalah pengusaha yang selalu patuh terhadap regulasi yang ada. Anda dan akuntan dapat duduk bersama-sama untuk membicarakan mengenai permasalahan hukum yang potensial dapat menggangu usaha Anda.

Mudah-mudahan dapat memberikan masukan kepada Anda yang ingin mencari akuntan profesional, hubungi kami di 087881791990 atau email suburh@yahoo.com

Kewajiban Perpajakan Usaha Kotraktor – PPh Pasal 4 (2) Final

Pajak Penghasilan Atas Jasa Konstruksi

Pengertian

  1. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan konstruksi;
  2. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masingmasing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
  3. Perencanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain.
  4. Pelaksanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan (engineering, procurement and construction) serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (design and build).
  5. Pengawasan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan;
  6. Pengguna Jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap yang memerlukan layanan jasa konstruksi;
  7. Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan termasuk bentuk usaha tetap, yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa kontruksi baik sebagai perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi maupun sub-subnya;
  8. Nilai Kontrak Jasa Konstruksi adalah nilai yang tercantum dalam suatu kontrak jasa konstruksi secara keseluruhan;

Subjek dan Objek Pajak

Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang menerima penghasilan dari usaha di bidang jasa konstruksi.

Tarif

Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menerima penghasilan dari jasa konstruksi dikenakan Pajak Penghasilan sebagai berikut :

Memiliki Klasifikasi Usaha

Bentuk Pekerjaan Klasifikasi Usaha Tarif Sifat
Pelaksanaan Konstruksi Kecil 2% (*) Final
Menengah dan Besar 3% (*) Final
Perencanaan dan Pengawasan Kecil, Menengah dan Besar 4% (*) Final

Tidak Memiliki Klasifikasi Usaha

Bentuk Pekerjaan Tarif Sifat
Pelaksanaan Konstruksi 4% (*) Final
Perencanaan dan Pengawasan 6% (*) Final

(*) dari jumlah/penerimaan pembayaran tidak termasuk PPN

Ketentuan ini berlaku 1 Agustus 2008, dalam hal :

  1. Kontrak yg ditandatangani sebelum 1 Agustus 2008 dan pembayaran dari kontrak atau bagian dari kontrak tersebut dilakukan s.d tgl 31 Desember 2008 tunduk pada ketentuan lama;
  2. Kontrak yg ditandatangani sebelum 1 Agustus 2008 dan pembayaran dari kontrak atau bagian dari kontrak tersebut setelah tgl 31 Desember 2008, maka :
    1. Berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan ditandatangani penyedia jasa s.d 31 Desember 2008, maka tunduk pada ketentuan lama;
    2. Berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan ditandatangani penyedia jasa setelah 31 Desember 2008, maka tunduk pada ketentuan baru.

Tata Cara Pemotongan

  1. Bila pengguna jasa adalah badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap atau Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran uang muka dan termin.
  2. Bila pengguna jasa adalah selain huruf a, disetor sendiri oleh penerima penghasilan pada saat pembayaran uang muka dan termin.

Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan

  1. Dalam hal Pajak Penghasilan yang terutang melalui pemotongan, maka Pembayaran atau penyetoran pajak disetor ke bank persepsi atau kantor pos, paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir;
  2. Dalam hal Pajak Penghasilan terutang harus disetor sendiri oleh yang penyedia jasa, maka wajib menyetor ke bank persepsi atau kantor pos, paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa masa pajak berakhir;
  3. Wajib Pajak wajib menyampaikan laporan pemotongan dan atau penyetoran pajaknya melalui Surat Pemberitahuan Masa ke Kantor Pelayan Pajak atau KP2KP, paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir.
    Dalam hal jatuh tempo penyetoran atau batas akhir pelaporan pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, penyetoran atau pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Apabila Anda memiliki permasalahan dalam pajak dan ingin lebih fokus kepada usaha yang Anda tekuni, artinya Anda membutuhkan bantuan konsultan pajak untuk membantu menyelesaikan kewajiban yang kalau tidak dilaksanakan akan memiliki konsekwensi keuangan yang sangat berat.

Kami dari SUHA Tax Consultant dengan senang hati dapat membantu Anda para pengusaha untuk menyelesaikan urusan perpajakan Anda, hubungi kami:

Subur Harahap, SE, Ak, MM, CA, CMA, CFP

Principal Consultant – mobile call : 0812 9767 143

email: suburh@yahoo.com

 

Profesi Dokter dan Pajak Penghasilan (PPh)

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Bagi Dokter

Pajak Penghasilan adalah pajak atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Salah satu jenis penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan adalah penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lain, kecuali ditentukan lain dalam UU PPh. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak juga termasuk sebagai objek Pajak Penghasilan.

Dengan demikian Wajib Pajak yang menerima penghasilan yang merupakan Objek Pajak Penghasilan, wajib membayar atau melunasi Pajak penghasilan termasuk penghasilan yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi seperti Dokter.

Jenis penghasilan apa saja yang diterima Dokter dikenakan PajakPenghasilan?

Dokter karena keahliannya atau kegiatannya dapat menerima penghasilan yang berupa :

  1. Gaji dan tunjangan serta pembayaran lainnya terkait dengan gaji, sebagai pegawai tetap;
  2. Honorarium, komisi, atau fee sebagai tenaga ahli;
  3. Uang saku, uang presentasi, uang rapat karena dokter sebagai peserta kegiatan.
  4. Hadiah atau penghargaan, bonus, gratifikasi atau imbalan dalam bentuk lain, karena sebagai dokter yang memberikan keuntungan bagi produsen obat-obatan atau alat kesehatan lainnya;
  5. Laba usaha karena sebagai dokter yang buka praktek;

Bagaimana cara penghitungan Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima dokter?

Untuk mengetahui berapa PPh yang harus dibayar atau dilunasi dokter atas penghasilan yang diterimanya, terlebih dahulu perlu dijelaskan bahwa pembayaran atau pelunasan PPh dapat dilakukan melalui 2 cara yaitu :

  1. Pemotongan/Pemungutan oleh pihak pemberi hasil;
  2. Penyetoran sendiri oleh Wajib pajak setelah menghitung dan memperhitungkan PPh terhutang selama satu tahun.

Besarnya PPh atas penghasilan berupa gaji dan tunjangan serta pembayaran lainnya yang terkait dengan gaji, honorarium, komisi atau fee, hadiah, bonus, gratifikasi, uang saku, uang presentasi dan uang rapat, yang diberikan oleh pemberi kerja yang ditunjuk sebagai pemotong, ditentukan melalui penghitungan yang dilakukan oleh pemberi kerja tersebut. PPh yang terhutang ini disebut juga dengan PPh Pasal 21 karena diatur dalam Pasal 21 di UU PPh.

Tarif yang digunakan untuk pemotongan PPh Pasal 21 khusus untuk dokter (tenaga ahli) adalah :

  1. Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh dari Dasar Pengenaan dan Pemotongan PPh Pasal 21. Dasar Pengenaan dan Pemotongan ditentukan sebesar 50% dari jumlah bruto; dan
  2. Tarif 15% dari jumlah bruto (bersifat Final) khusus untuk penghasilan berupa honorarium, uang sidang, uang hadir, uang lembur, imbalan prestasi kerja, dan imbalan lain dengan nama apapun yang dananya berasal dari APBN/APBD serta yang menerimanya PNS/TNI/POLRI/Pejabat Negara golongan III/a ke atas atau Letnan Dua ke atas.

Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh adalah:

Cara penghitungannya sebagai berikut :

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif
s.d. Rp 50.000.000 5%
diatas Rp 50.000.000 s.d. Rp 250.000.000 15%
diatas Rp 250.000.000 s.d. Rp 500.000.000 25%
diatas Rp 500.000.000 30%
  1. Gaji dan tunjangan serta pembayaran lainnya terkait dengan gaji, karena sebagai pegawai tetap.
    Misalnya Dokter A (status sendiri dan tidak mempunyai tanggungan) pegawai tetap di RS X dengan gaji dan tunjangan sebulan Rp 15.000.000,-
    PPh Pasal 21 yang terutang dan harus dipotong oleh pemberi kerja :
    Gaji + Tunjangan setahun 15.000.000 x 12 = Rp180.000.000,-
    Pengurang :

    • Biaya jabatan (5%x jumlah bruto penghasilan setahun, maksimal Rp6.000.000) = (Rp 6.000.000,-)
    • PTKP Sendiri (TK/-) = (Rp 15.840.000,-)

Penghasilan Kena Pajak = Rp158.160.000,-
PPh Pasal 21 terhutang :
Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh x PKP =
5% x Rp50.000.000,- = Rp 2.500.000
15% x Rp108.160.000,- = Rp16.224.000
Total Rp18.724.000

Dokter A wajib menerima bukti potong PPh pasal 21 dari Rumah Sakit X.

  1. Honorarium, komisi atau fee, uang saku, uang presentasi, uang rapat yang dananya berasal dari APBN/APBD ataupun yang bukan.
  1. Misalnya Dokter A (PNS/TNI/POLRI) menerima honorarium yang dananya dari APBN/APBD sebesar Rp10.000.000.
    PPh Pasal 21 yang terutang dan harus dipotong oleh pemberi kerja/pemberi penghasilan :
    15% xRp10.000.000 = Rp1.500.000,-
    Pemotongan PPh Pasal 21 ini bersifat final atau tidak diperhitungkan lagi dengan penghasilan lainnya sehingga sudah selesai penghitungan PPh, namun tetap dilaporkan dalam SPT Tahunan PPhnya (melampirkan bukti potong PPh Pasal 21 tersebut).
  2. Misal Dokter A (swasta) menerima uang presentasi yang dananya dari APBN/APBD sebesar Rp10.000.000, dari Departemen Kesehatan.
    PPh Pasal 21 yang terutang dan harus dipotong oleh pemberi kerja/pemberi penghasilan :
    5% x (50% x Rp10.000.000,-) = Rp250.000,-
    Dokter A (swasta) wajib menerima bukti potong PPh Pasal 21 dari Departemen Kesehatan dan menghitung kembali penghasilan tersebut dalam SPT Tahunan PPh-nya.
  3. Misal Dokter A (swasta ataupun PNS/TNI/POLRI) menerima honorarium pada bulan Maret 2009 sebesar Rp30.000.000. dari Rumah sakit Z
    PPh Pasal 21 yang terutang dan harus dipotong oleh pemberi kerja/pemberi penghasilan :
    5% x (50% x Rp30.000.000,-) = Rp750.000.-
    Dokter A wajib diberikan bukti potong PPh Pasal 21.

Catatan :

  1. apabila penghasilan tersebut diberikan karena pekerjaan atau jasanya bersifat berkesinambungan baik berdasarkan kontrak atau kenyataan sebenarnya, maka tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a diterapkan atas jumlah kumulatifnya.
    Misalnya di bulan April 2009 Dokter A juga mendapat honorarium sebesar Rp80.000.000,- dari Rumah Sakit Z (bulan Maret 2009 telah menerima Rp30.000.000,-), sehingga jumlah kumulatifnya menjadi Rp30.000.000,- + Rp80.000.000,- = Rp110.000.000,-
    Dasar Pemotongan PPh Pasal 21 dari jumlah kumulatif tersebut adalah 50% x Rp110.000.000,- = Rp55.000.000,- , sehingga PPh Pasal 21 yang terutang dan harus dipotong oleh Rumah Sakit Z adalah :
    5% x Rp50.000.000 = Rp2.500.000,-
    15% x Rp5.000.000 = Rp 750.000,- (+)
    Total Rp3.250.000,-
    Karena bulan Maret telah dipotong Rp750.000,-, maka bulan April PPh yang harus dipotong Rp3.250.000,- – Rp750.000 = Rp2.500.000
  2. Jumlah penghasilan bruto bagi Dokter yang melakukan praktik di rumah sakit dan/atau klinik adalah sebesar jasa Dokter yang dibayar oleh pasien melalui rumah sakit dan/atau klinik sebelum dipotong biaya-biaya atau bagi hasil oleh rumah sakit dan/atau klinik.
    Misalnya, Pasien A membayar tagihan Rumah Sakit Z sebesar 25 juta, dengan rincian uang obat Rp5.000.000,- dan uang jasa Dokter B sebesar Rp20.000.000,-. Rumah Sakit Z menerima bagi hasil dari uang jasa Dokter B sebesar 50% dari jumlah tersebut atau Rp10.000.000,- (sesuai dengan perjanjian).
    Rumah Sakit Z memotong PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima Dokter B dari jumlah penghasilan bruto Rp20.000.000,- bukan dari jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi bagi hasil atau Rp10.000.000,-. Sehingga PPh Pasal 21 yang dipotong Rumah Sakit Z adalah : 5% x (50% x Rp20.000.000) = Rp500.000,-
  • Hadiah atau penghargaan, bonus, gratifikasi atau imbalan dalam bentuk lain, karena sebagai dokter yang memberikan keuntungan bagi produsen obat-obatan atau alat kesehatan lainnya.
    Misalnya Dokter A (bukan pegawai tetap di PT X) menerima hadiah berupa tiket pesawat dan akomodasinya dari PT X senilai Rp50.000.000.
    PPh Pasal 21 yang terutang dan harus dipotong oleh pemberi penghasilan :
    5% xRp50.000.000 = Rp2.500.000,-
    Dokter A wajib menerima bukti potong PPh Pasal 21 dari PT X dan dan menghitung kembali penghasilan tersebut dalam SPT Tahunan PPh-nya.
    Apabila dari hadiah tersebut ternyata tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21 dari PT X, maka Dokter A wajib menghitung dan membayar sendiri Pajak Penghasilan dari hadiah tersebut di dalam SPT Tahunan PPh-nya.
  • Laba usaha karena sebagai dokter yang buka praktek Dokter yang menerima penghasilan dari membuka praktek dapat menghitung PPh melalui 2 cara yaitu pembukuan atau pencatatan.
    1. Pembukuan.
      Laba usaha baik dari praktek maupun pekerjaan bebas seperti dokter sebagai tenaga ahli di Rumah sakit/Klinik Kesehatan, didapat dari hasil laporan Rugi Laba. Apabila Untung maka atas keuntungan tersebut dikenakan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh setelah terlebih dahulu dikurangi dengan PTKP setahun.
      Misalnya Dokter A menyelenggarakan pembukuan untuk menghitung besarnya PPh yang terutang selama satu tahun :
      Peredaran bruto/Omzet : Rp500.000.000
      Pengurangnya :
      Biaya operasional (gaji pegawai, peralatan, Obat, listrik, dll) :(Rp300.000.000)
      Penghasilan neto : Rp200.000.000
      Apabila Dokter A sumber penghasilannya hanya dari praktek, maka PPh terhutang
      Penghasilan neto Rp200.000.000,-
      Pengurang
      PTKP (tk/-) (Rp 15.840.000,-)
      PKP Rp184.160.000,-
      PPh terutang :
      5% x Rp 50.000.000,- = Rp 2.500.000,-
      15%x Rp134.160.000 = Rp20.124.000 +
      Total Rp22.624.000,-
    2. Pencatatan
      Laba usaha dari praktek maupun pekerjaan bebas seperti dokter sebagai tenaga ahli, didapat dari peredaran atau penerimaan bruto (omzet) selama satu tahun dikalikan norma penghitungan penghasilan neto (misalnya untuk praktek di Jakarta ditentukan norma penghasilan nettonya 45%).
      Hasil perkalian (Penghasilan neto) tersebut dikalikan dengan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh setelah terlebih dahulu dikurangi PTKP.
      Misalnya Dokter A memperoleh penghasilan dari praktek di Jakarta dengan peredaran atau penerimaan bruto (omzet) setahun Rp300.000.000, dan dari Rumah sakit Z sebagai dokter tamu (praktek) Rp200.000.000,- (PPh Pasal 21 yang dipotong oleh Rumah Sakit Z sebesar Rp5.000.000,-).
      PPh terutang : Peredaran bruto setahun (Rp300.000.000,- + Rp200.000.000 = Rp500.000.000,-)
      Penghasilan Neto Rp500.000.000 x 45% = Rp225.000.000
      Pengurang :
      PTKP (tk/-) =(Rp 15.840.000)
      PKP Rp209.160.000,-
      PPh terutang :
      5% x Rp 50.000.000 = Rp 2.500.000,-
      15% x Rp159.160.000 = Rp23.874.000.-+
      Total Rp26.374.000,-
      PPh yang harus disetor Dokter A ke Bank Persepsi atau Kantor Pos ( diasumsikan Dokter A tidak memperoleh penghasilan lain pada tahun tersebut adalah : Rp 26.374.000,- – Rp5.000.000,- = Rp21.374.000,-
  • Bagaimana cara mendapat informasi penghitungan PPh atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Dokter ini?

    Apabila Anda para Dokter tidak memiliki waktu yang cukup untuk urusan perpajakan dan ingin fokus kepada jasa profesi kedokteran,  kami dari SUHA Consulting dengan senang hati dapat membantu Anda untuk mengurusi kewajiban perpajakan Anda.

    Selanjutnya bagi Anda yang ingin mengetahui lebih mendalam mengenai perpajakan profesi dokter, Anda dapat mengundang kami untuk memberikan mini class dengan durasi 1/2 hari kerja, dalam sesi ini akan kami buka rahasia perpajakan untuk para dokter.

    Salam

    Subur Harahap, SE, Ak, MM, CA, CMA, CFP

    Principal Consultant – 0812 9767 143 or 087881791990 (WA)

    email: suburh@yahoo.com

    LAPOR PAJAK SPT DAN ISI SPT TAHUN BUKU 2015

    PENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN ANDA TAHUN BUKU 2015

    Membayar pajak dan membuat SPT Pajak adalah kewajiban. Dalam menunaikan kewajiban pajak perlu diperhatikan peraturan yang berlaku dan menerapkannya dengan benar. Dengan demikian anda akan terhindar dari kesalahan yang berpotensi akan menimbulkan sanksi pajak dikemudian hari dan bayar pajak yang berlebihan.

    Untuk menghindari kesalahan dalam pemenuhan kewajiban perjapakan, bagi yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup sangat disarankan untuk meminta bantuan dari orang yang memiliki kompetensi dalam bidang perpajakan misalnya konsultan pajak dan akuntansi.

    SUHA Consulting konsultan keuangan dan investasi yang telah memiliki pengalaman panjang dalam membantu klien dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

    Hubungi kami di:

    SUHA Consulting

    www.suhaplanner.com , suhaplanner@yahoo.com atau hubungi 08129767143

    Salam

    Subur Harahap, SE, Ak, CA, MM, CMA, CFP, Dipl.FP

    Flyer Pajak 2016

    Investor Guide Top 20 Reksadana Campuran Indonesia

    Klik disini untuk file PDF Investor Guide Nomor 1 Tahun 2015

    REVIEW REKSADANA CAMPURAN TAHUN 2014

    Edisi No.1, Tahun 2015, Tanggal: 10 Februari 2015

    Definisi Reksadana Campuran : Reksadana campuran adalah reksadana yang melakukan investasi dalam efek ekuitas dan efek hutang yang perbandingannya tidak termasuk dalam kategori reksadana pendapatan tetap dan reksadana saham. Potensi hasil dan risiko reksadana campuran secara teoritis dapat lebih besar dari reksadana pendapatan tetap namun lebih kecil dari reksadana saham.

    Jumlah Reksadana Saat ini

    :

    122 Reksadana

    Indikator Kinerja

    :

    A.        Rupiah Weighted Rate of Return

    Adalah rata-rata tertimbang peningkatan Nilai Aktiva Bersih Reksadana pada awal tahun 2014 dibandingkan dengan Nilai Aktiva Bersih Reksadana pada akhir tahun 2014. Hal ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

    Dalam hal ini:

    Dt =     penambahan dana pada saat t.

    Wt =   penarikan dana pada saat t.

    n   =   jumlah penambahan dana selama periode perhitungan.

    M =   jumlah penarikan dana selama periode perhitungan.

    r  =   tingkat bunga yang menyamakan nilai awal portofolio dengan

    B.         Sharpe Index

    Disebut juga reward-to-variability ratio. Indeks Sharpe mendasarkan perhitungannya pada konsep garis pasar modal (capital market line) sebagai patok duga, yaitu dengan cara membagi premi risiko portofolio dengan standar deviasinya. Hal ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

    Dimana:

    Sp =   indeks Sharpe portofolio

    Rp = rata-rata return portofolio p selama periode pengamatan

    RF= rata-rata tingkat return bebas risiko selama periode pengamatan

    σ= standar deviasi return portofolio p selama periode pengamatan

    C.         Treynor Index

    Sering disebut reward to volatility ratio, yaitu asumsi bahwa portofolio sudah terdiversifikasi dengan baik sehingga risiko yang relevan adalah risiko sistematis (beta). Hal ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

    Dimana:

    Tp= indeks Treynor portofolio

    Rp= rata-rata return portofolio p selama periode pengamatan

    RF= rata –rata tingkat return bebas risiko selama periode pengamatan

    β= beta portofolio p

    D.        Jensen Index

    Indeks Jensen merupakan indeks yang menunjukkan perbedaan antara tingkat return aktual yang diperoleh portofolio dengan tingkat return yang diharapkan jika portofolio tersebut berada pada garis pasar modal. Hal ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

    Dimana:

    J= indeks Jensen portofolio

    Rp= rata-rata return portofolio p selama periode pengamatan

    RF= rata-rata tingkat return bebas risiko selama periode pengamatan

    Β = beta portofolio p

    1. Rupiah Weighted Rate of Return (RWR)

    Tabel: A-1

    Rupiah Weighted Rate of Return

    Reksadana Campuran Tahun 2014

    No Urut Nama Reksadana RWR IHSG Keterangan
    1   Insight Syariah Berimbang ( I-SHARE ) 132.27% 20.79% Return RD > Return Pasar
    2   Pratama Berimbang 46.68% 20.79% Return RD > Return Pasar
    3   Kresna Flexima 44.41% 20.79% Return RD > Return Pasar
    4   Kiwoom Indonesia Optimum Fund 33.78% 20.79% Return RD > Return Pasar
    5   Prospera Balance 33.70% 20.79% Return RD > Return Pasar
    6   Tram Alpha 33.25% 20.79% Return RD > Return Pasar
    7   CIMB-Principal Balanced Strategic Plus 33.07% 20.79% Return RD > Return Pasar
    8   Sucorinvest Flexi Fund 32.60% 20.79% Return RD > Return Pasar
    9   Nikko BUMN Plus 32.57% 20.79% Return RD > Return Pasar
    10   Trim Kombinasi 2 31.14% 20.79% Return RD > Return Pasar
    11   MNC Dana Kombinasi Icon 28.49% 20.79% Return RD > Return Pasar
    12   Sam Syariah Berimbang 28.23% 20.79% Return RD > Return Pasar
    13   Pacific Balance Syariah 27.73% 20.79% Return RD > Return Pasar
    14   CIMB Principal Balanced Focus I 27.43% 20.79% Return RD > Return Pasar
    15   First State MultiStrategy Fund 26.73% 20.79% Return RD > Return Pasar
    16   Semesta Dana Maxima 26.14% 20.79% Return RD > Return Pasar
    17   Trim Syariah Berimbang 25.99% 20.79% Return RD > Return Pasar
    18   Reksa Dana UGM CIMB-Principal Balanced 25.49% 20.79% Return RD > Return Pasar
    19   Panin Dana Bersama Plus 25.35% 20.79% Return RD > Return Pasar
    20   AAA Balanced Fund II 24.62% 20.79% Return RD > Return Pasar
      Rata-Rata Return 35.98% 20.79%  

    Sumber : Hasil Riset SUHA Consulting

    Catatan:

    1. Hanya terdapat 32 dari 122 Reksadana Campuran yang memiliki return diatas return pasar (return IHSG).
    2. Hanya terdapat 3 dari 122 Reksadana Campuran yang tingkat returnya lebih dari 2 X tingkat return pasar.
    3. Rata-rata tingkat return dari Top 20 Reksadana Campuran adalah sebesar 35.98%, pencapaian ini sama dengan 173% dari return pasar.
    4. Rata-rata tingkat return dari 122 Reksadana Campuran adalah sebesar 16.14%, pencapaian ini masih berada 22.36% dibawah return pasar.
    5. Return Paling Tinggi adalah 132.27% [Insight Syariah Berimbang – (I SHARE)] , Return paling rendah adalah sebesar -2.38% [Minna Padi Keraton II]
    1. Sharpe Index

    Tabel: B-1

    Sharpe Index

    Reksadana Campuran Tahun 2014

    No Urut Nama Reksadana Index Sharpe RWR Keterangan
    1   Panin Dana Prioritas 24.91 17.12% Bukan Top 20 kriteria RWR
    2   Net Dana Flexi 18.46 9.13% Bukan Top 20 kriteria RWR
    3   HPAM Flexi Plus 18.20 17.80% Bukan Top 20 kriteria RWR
    4   Phillip Rupiah Balanced Fund 17.94 12.71% Bukan Top 20 kriteria RWR
    5   Danamas Fleksi 17.39 7.09% Bukan Top 20 kriteria RWR
    6   CIMB Principal Balanced Growth Syariah 16.20 0.00% Bukan Top 20 kriteria RWR
    7   HPAM PREMIUM 2 15.52 0.00% Bukan Top 20 kriteria RWR
    8   Mega Asset Madania Syariah 14.63 0.00% Bukan Top 20 kriteria RWR
    9   Insight Tunas Bangsa (I-Next G) 14.29 0.00% Bukan Top 20 kriteria RWR
    10   Pacific Balance Fund 14.02 2.78% Bukan Top 20 kriteria RWR
    11   CIMB-Principal Balanced Growth 13.87 11.40% Bukan Top 20 kriteria RWR
    12   Batavia Prima Campuran 13.78 23.52% Bukan Top 20 kriteria RWR
    13   AAA Balanced Fund II 13.77 24.62% Bukan Top 20 kriteria RWR
    14   Harvestindo Istimewa 13.57 -1.77% Bukan Top 20 kriteria RWR
    15   PNM Syariah 12.84 14.63% Bukan Top 20 kriteria RWR
    16   Kresna Flexima 12.69 44.41% No.3 berdasarkan kriteria RWR
    17   Bahana Dana Infrastruktur 12.34 20.55% Bukan Top 20 kriteria RWR
    18   Equator Alpha 12.31 4.95% Bukan Top 20 kriteria RWR
    19   BNP Paribas Dana Investa 12.04 16.79% Bukan Top 20 kriteria RWR
    20   Avrist Balanced – Amar Syariah 11.66 9.96% Bukan Top 20 kriteria RWR
      Rata-Rata Return 15.02 11.78%  

    Catatan:

    1. Semakin tinggi Sharpe Index, maka pengelolaan total risiko Reksadana dimaksud semakin baik, contoh misalkan RD-“A” memiliki Sharpe Index = 10 dan RD-“B” memiliki Sharpe Index = 8, maka pengelolaan risiko RD-“A” lebih bagus dibandinkan dengan RD-“B”.
    2. Indeks Sharpe tertinggi diraih oleh Reksadana Dana “Panin Dana Prioritas” yaitu dengan indeks sebesar 24.91.
    3. Untuk posisi 5 terbaik Indeks Sharpe, tidak ditemukan satupun Reksadana Campuran Top 5 berdasarkan Rupiah Weighted Rate of Return, hanya terdapat satu reksadana Top 20 berdasarkan RWR yang masuk dalam kategori Top 20 Sharpe Index yaitu “Kresna Flexima” dengan Indeks 12.69.
    4. Berdasarkan “RWR” dan “Indeks Sharpe”, Reksadana Campuran pilihan pertama yang disarankan adalah Kresna Flexima di urutan pertama dan urutan selanjutnya adalah sesuai dengan urutan dalam table B-1.
    1. Treynor Index

    Tabel: C-1

    Treynor Index

    Reksadana Campuran Tahun 2014

    No Urut Nama Reksadana Index Treynor RWR Keterangan
    1   Valbury Balanced 1 583.93 20.78% Non Top 20 kriteria RWR
    2   Mega Asset Mixed 62.83 9.44% Non Top 20 kriteria RWR
    3   Insight Peduli (I-Care) 39.52 0.00% Non Top 20 kriteria RWR
    4   Manulife Dana Campuran II 39.18 19.76% Non Top 20 kriteria RWR
    5   I AM BUMN Balanced Plus Fund 36.17 0.00% Non Top 20 kriteria RWR
    6   Pacific Balance Syariah 30.21 27.73% No.13 berdasarkan kriteria RWR
    7   NISP Dana Handal 28.98 20.01% Non Top 20 kriteria RWR
    8   Nikko Indonesia Balanced Fund 26.52 19.81% Non Top 20 kriteria RWR
    9   Minna Padi Property Plus 22.64 19.83% Non Top 20 kriteria RWR
    10   BNI – AM Dana Terencana 20.93 15.13% Non Top 20 kriteria RWR
    11   Schroder Providence Fund 20.29 16.48% Non Top 20 kriteria RWR
    12   Semesta Dana Maxima 16.91 26.14% Non Top 20 kriteria RWR
    13   Danamas Fleksi 15.74 7.09% Non Top 20 kriteria RWR
    14   Kresna Flexima 14.96 44.41% No.3 berdasarkan kriteria RWR
    15   Net Dana Flexi 13.54 9.13% Non Top 20 kriteria RWR
    16   Sucorinvest Flexi Fund 13.18 32.60% No.8 berdasarkan kriteria RWR
    17   First State MultiStrategy Fund 12.15 26.73% No.15 berdasarkan kriteria RWR
    18   Panin Dana Bersama Plus 11.49 25.35% No.19 berdasarkan kriteria RWR
    19   AAA Balanced Fund 10.71 21.15% Non Top 20 kriteria RWR
    20   Reksa Dana UGM CIMB-Principal Balanced 10.55 25.49% No.18 berdasarkan kriteria RWR
      Rata-Rata Return 51.52 19.35%

    Sumber : Hasil Riset SUHA Consulting

    Catatan:

    1. Dalam penilaian Treynor Index, risiko un-systematic sudah terkelola dengan baik, sehingga risiko yang relevan hanya risiko systematic yang dalam hal ini digambarkan sebagai beta.
    2. Semakin tinggi Treynor Index, maka pengelolaan total risiko Reksadana dimaksud semakin baik, contoh misalkan RD-“A” memiliki Treynor Index = 10 dan RD-“B” memiliki Treynor Index = 8, maka pengelolaan risiko RD-“A” lebih bagus dibandinkan dengan RD-“B”.
    3. Tidak terdapat satupun reksadana Top 5 berdasarkan kriteria RWR yang masuk dalam daftar Top 20 berdasarkan criteria Treynor Index.
    4. Hanya terdapat 6 Reksadana Top 20 kategori RWR yang masuk dalam daftar Top 20 Treynor Index.
    5. Berdasarkan kriteria RWR dan Treynor Index, hanya terdapat 6 Reksadana yang disarankan yaitu “Pacific Balance Syariah, Kresna Flexima, Sucorinvest Flexi Fund, Panin Dana Bersama Plus dan Reksadana UGM CIMB-Principal Balanced”.
    1. Jensen Index

    Tabel: D-1

    Jensen Index

    Reksadana Campuran Tahun 2014

    No Urut Nama Reksadana Indeks Jensen RWR Keterangan
    1   HPAM Premium-1 1.27 11.82% Non Top 20 kriteria RWR
    2   Harvestindo Maxima 0.39 3.19% Non Top 20 kriteria RWR
    3   MNC Dana Kombinasi Icon 0.37 28.49% No.11 berdasarkan kriteria RWR
    4   Insight Syariah Berimbang ( I-SHARE ) 0.26 132.27% No.1 berdasarkan kriteria RWR
    5   Phillip Rupiah Balanced Fund 0.26 12.71% Non Top 20 kriteria RWR
    6   Sucorinvest Premium Fund 0.26 0.00% Non Top 20 kriteria RWR
    7   I AM BUMN Balanced Plus Fund 0.26 0.00% Non Top 20 kriteria RWR
    8   Batavia Prima Ekspektasi 0.25 19.00% Non Top 20 kriteria RWR
    9   Panin Dana Syariah Berimbang 0.25 22.94% Non Top 20 kriteria RWR
    10   Cipta Syariah Balance 0.24 16.05% Non Top 20 kriteria RWR
    11   Cipta Balance 0.21 19.13% Non Top 20 kriteria RWR
    12   AAA Balanced Fund II 0.21 24.62% No.20 berdasarkan kriteria RWR
    13   CitraGold 0.20 9.73% Non Top 20 kriteria RWR
    14   Mega Asset Mixed 0.20 9.44% Non Top 20 kriteria RWR
    15   Sucorinvest Flexi Fund 0.19 32.60% No.8 berdasarkan kriteria RWR
    16   Tram Alpha 0.19 33.25% Non Top 20 kriteria RWR
    17   Bahana Kombinasi Arjuna 0.19 18.46% Non Top 20 kriteria RWR
    18   Sam Syariah Berimbang 0.18 28.23% Non Top 20 kriteria RWR
    19   Mega Asset Madania Syariah 0.18 0.00% Non Top 20 kriteria RWR
    20   OSO Socent Fund 0.17 12.31% Non Top 20 kriteria RWR
      Rata-Rata Return 0.29 21.71%

    Sumber : Hasil Riset SUHA Consulting

    Catatan:

    1. Dalam Jensen Index, kriteria penilaian dipengaruhi oleh tingkat Risk Free Rate atau dalam hal ini untuk kasus Indonesia merujuk kepada SBI Rate dan Risiko Premi yaitu Return Pasar yang sudah dipengaruhi oleh Risk Free Rate dan Beta.
    2. Asumsi rata-rata tingkat bebas risiko adalah 7,5% (rata-rata SBI tahun 2014).
    3. Indeks Jensen tertinggi diraih oleh Reksadana Dana “HPAM Premium I” yaitu dengan indeks sebesar 1.27 dan terendah oleh “Manulife USD Agressive Fund” yaitu -0.1.
    4. Hanya terdapat 4 Reksadana yang termasuk dalam Top 20 berdasarkan kriteria RWR yang masuk dalam daftar Jensen Index.
    5. Berdasarkan RWR dan Jensen Index, pilihan Reksadana Campuran yang dianjurkan adalah “MNC Dana Kombinasi Icon, I-SHARE, AAA Balanced Fund II dan Sucorinvest Flexi Fund”.

    Diclaimer:

    Perhitungan dan penjelasan tersebut di atas adalah pendapat pribadi yang didasarkan kepada data yang diolah dan SUHA Consulting tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul akibat menjadikan tulisan ini menjadi referensi pengelolaan investasi anda.

    8 Langkah Pengelolaan Keuangan Keluarga

    8 Langkah Pengelolaan Keuangan Keluarga

    Oleh Subur Harahap, SE, Ak, MM, CFP®
    Perencana Keuangan di www.suhaplanner.com

    A. Pengantar

    Pengelolaan Keuangan Keluarga memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan tingkat Kemakmuran Ekonomi sebuah keluarga. Pengelolaan keuangan yang dimaksud dalam hal ini adalah Perencanaan Keuangan, Dalam sebuah perencanaan keuangan yang baik akan terdapat daftar pemasukan dan pengeluaran uang secara terperinci. Dengan adanya daftar yang terperinci, Anda sebagai manager keuangan keluarga akan dapat mendeteksi setiap terjadi penyimpangan rencana keuangan.

    Penyebab utama terjadinya penyimpangan perencanaan keuangan adalah kelemahan dalam membedakan antara “Kebutuhan dan Keinginan”. Pengeluaran uang untuk “Kebutuhan” sifatnya wajib karena terkait langsung dengan kebutuhan pokok Anda, sementara pengeluaran uang untuk “Keinginan” sifatnya tidak wajib sehingga hanya akan dikeluarkan pada saat-saat tertentu. Kalau Anda disiplin dalam menjalankan prinsip tersebut diatas, sangat tinggi kemungkinan kondisi keuangan Anda akan lebih baik dari sebelumnya.

    Secara garis besar, Arus Kas keuangan keluarga terdiri dari dua bagian besar yaitu Arus Kas Masuk (AKM) dan Arus Kas Keluar (AKK). Arus kas masuk berasal dari penerimaan keluarga misalnya dari gaji, upah, hasil usaha sendiri dan penerimaan lainnya. Sedangkan arus kas keluar adalah pengeluaran uang untuk membayar kebutuhan dasar dan kebutuhan lainnya. Kebutuhan dasar terkait langsung dengan keberlangsungan hidup sebuah keluarga misalnya untuk kebutuhan sandang, pangan dan papan. Sementara kebutuhan diluar itu disebut dengan kebutuhan lain (keinginan) dan sifatnya pengeluaran ini tidak wajib, misalnya keinginan untuk mengganti handphone biasa menjadi smartphone yang harganya lebih mahal, ini merupakan keinginan karena kalau kebutuhan untuk telekomunikasi sudah bisa menggunakan handphone biasa bukan?.

    Apabila sisi penerimaan lebih besar daripada sisi pengeluran, kondisi ini disebut dengan positif atau surplus, selanjutnya apabila sisi penerimaan lebih kecil daripada sisi pengeluaran, kondisi ini disebut dengan minus atau shortage.

    Kondisi keuangan yang diharapkan adalah kondisi yang positif atau surplus, karena dengan kondisi yang demikian Anda akan memiliki kemampuan untuk melakukan saving dan investasi untuk mengantisipasi kebutuhan keuangan dimasa yang akan datang. Karena kalau kondisi keuangan Anda negative, artinya untuk menutupi kebutuhan dasar saja Anda memerlukan tambahan income bukan..?

    B. Langkah-Langkah Pengelolaan Keuangan Keluarga.

    Untuk mencapai tujuan, Anda harus melewati jalan menuju titik tujuan. Jalan yang harus dilewati kadang mendatar, kadang menurun dan kadang mendaki. Untuk bisa melewati jalan yang naik dan turun dibutuhkan kondisi badan yang fit, sehingga Anda tetap semangat melewati jalan yang terjal sekalipun.

    Ilustrasi ini sama halnya dengan pengelolaan keuangan, dimana untuk mencapai tujuan keuangan yang Anda telah tetapkan, Anda harus mempersiapkan diri untuk menghadapi risiko yang siap menghadang. Tetapi dengan adanya usaha yang tekun dan disiplin yang kuat ditambah doa kepada Allah SWT,  Insya Allah tujuan akan dapat dicapai dengan baik.

    Langkah Pertama (1)

    Membuat daftar pengeluaran Anda setiap bulan baik itu pengeluaran rutin dan non-rutin. Setelah memiliki daftar pengeluaran setiap bulannya, selanjutnya Anda harus mengelompokkan seluruh pengeluaran tersebut kedalam dua kelompok besar yaitu pengeluran untuk Kebutuhan dan pengeluran untuk Keinginan.

    Setelah memiliki dua kelompok besar pengeluaran, selanjutnya masing-masing pengeluaran tersebut disisir untuk dikelompokkon menjadi dua bagian yaitu rutin dan non-rutin. Sehingga dari hasil ini Anda akan memiliki 4 daftar pengeluaran yaitu Kebutuhan Rutin dan Kebutuhan Non-Rutin, Keinginan Rutin dan Keinginan Non-Rutin.

    Langkah Kedua (2)

    Membahas empat kelompok pengeluaran tersebut dengan Suami atau Istri Anda (pasangan), dalam pembahasan ini yang akan dilakukan adalah untuk mengetahui apakah item atau pos pengeluaran yang telah ditulis tersebut sudah lengkap atau belum…?. Kalau memang sudah lengkap, selanjutnya yang Anda dan pasangan harus lakukan adalah menetapkan apakah sebuah pos pengeluaran tersebut perlu atau tidak…? kalau perlu berarti tetap dalam daftar, selanjutnya kalau tidak perlu dibuang dari daftar, proses ini dilanjutkan untuk semua pos pengeluaran.

    Hasil saringan pertama tersebut diatas, disaring lagi menjadi dua kelompok yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran non-rutin..? Untuk pengeluaran rutin biasanya akan menjadi kebutuhan pokok, selanjutnya untuk pengeluaran non-rutin bisa menjadi kebutuhan pokok dan bisa juga menjadi keinginan.

    Proses tersebut diatas akan menghasilkan empat kelompok pengeluaran yaitu sebagai berikut:

    –                 Pengeluaran kebutuhan pokok rutin

    –                 Pengeluaran kebutuhan pokok non-rutin

    –                 Pengeluaran keinginan rutin

    –                 Pengeluaran keinginan non-rutin

    Adapun untuk sisi penerimaan uang, pada umumnya tidak begitu banyak jenisnya, hal ini sangat tergantung dengan jenis pekerjaan Anda. Apabila Anda seorang karyawan, pos penerimaan uang hanya ada dua pos yaitu “gaji pokok dan tunjangan lembur”. Sementara untuk Anda para profesional seperti akuntan, dokter, notaris, pedagang dan profesional lainnya, pos penerimaan dan jumlah penerimaan Anda tidak pasti setiap bulannya, oleh karena itu Anda harus melihat statistik dan catatan penerimaan uang Anda minimal dalam setahun terakhir, informasi ini akan sangat berguna untuk dijadikan sebagai dasar menetapak pos pemasukan uang Anda.

    Langkah Ketiga (3)

    Setelah Anda memiliki daftar penerimaan uang dan pengeluaran uang, dengan sendirinya Anda akan bisa mengetahui seberapa besar sisa kas yang Anda miliki setiap bulannya. Sisa kas ini juga dikenal dengan istilah Free Cash Flow, atau kas yang bebas untuk distribusikan kedalam berbagai alternatif pos pengeluaran, termasuk didalamnya saving dan investasi.

    Pada umumnya, porsi pengeluaran bulanan seorang keluarga adalah 50% untuk kebutuhan dasar (sandang, pangan dan papan), 30% berikutnya untuk membayar cicilan hutang dan 20% sisanya diperuntukkan untuk saving dan investasi.

    Langkah Keempat (4)

    Risiko wajib dihadapi, karena dalam segala aspek kehidupan pasti ada risiko, perbedaanya hanya dari sisi ukurannya yaitu ada yang besar dan ada yang kecil. Demikian juga dalam pengelolaan keuangan keluarga, Anda memiliki risiko keuangan dan untuk itu hendaknya harus dihadapi dengan bijak yang diawali dengan cara melakukan identifikasi.

    Hasil identifikasi ini akan menghasilkan informasi mengenai risiko-risiko yang potensial Anda hadapi. Daftar potensi risiko ini selanjutnya Anda pilah-pilah kedalam dua bagian besar yaitu risiko yang mampu dihadapi secara sendiri dan risiko yang tidak mampu dihadapi secara sendiri.

    Untuk risiko yang mampu Anda hadapi selanjutnya dikeluarkan dari daftar risiko, karena secara ekonomi hal ini tidak akan menambah pos pengeluaran. Adapun untuk risiko yang tidak bisa hadapi secara sendiri, tentu Anda harus melimpahkan risiko ini kepada perusahaan Asuransi dengan cara membayar premi. Sehingga dengan demikian, Anda memiliki pos pengeluaran baru yaitu biaya premi.

     

    Langkah Kelima (5) 

    Langkah selanjutnya adalah menetapkan tujuan keuangan. Tujuan keuangan paling tinggi adalah mencapai titik puncak apa yang disebut dengan financial freedom yaitu posisi dimana uang yang bekerja untuk Anda, bukan lagi Anda yang harus bekerja untuk mencari uang…enak bukan?

    Dalam posisi yang demikian, fleksibilitas waktu yang Anda miliki sangat tinggi, sehingga sangat memungkinkan untuk melakukan terobosan dan improvisasi dalam menciptakan nilai tambah dan akumulasi asset.

    Memang tujuan seperti tersebut diatas terlalu berat untuk di wujudkan, maka Anda saya sarankan untuk menetapkan tujuan keuangan mulai dari yang paling kecil, sehingga probabilitas untuk mewujudkannya sangat tinggi.

    Seiring berjalannya waktu dan adanya tambahan pengalaman dari pengelolaan keuangan sebelumnya, akan sangat membantu Anda dalam menetapkan tujuan keuangan yang lebih besar dan pemilihan strategi untuk mempermudah pencapaian tujuan keuangan.

    Proses ini Anda jalankan secara terus menerus, sehingga tanpa disadari, Anda sudah mencapai posisi puncak yaitu financial freedom.

     

    Langkah Keenam (6)

    Setelah menetapkan tujuan keuangan, langkah berikutnya yang Anda harus lakukan adalah menyusun strategi bagaiman cara mewujudkan tujuan tersebut. Dalam penyusunan strategi ini, hal pokok yang harus dipertimbangkan adalah instrumen investasi apa yang cocok dijadikan sebagai kendaraan untuk mempercepat pencapaian tujuan. Setiap pilihan instrumen investasi memiliki keuntungan dan sekaligus risiko. Untuk menjembatani risiko dan keuntungan, salah satu strategi yang disarankan untuk dilakukan adalah membuat portofolio investasi.

    Portofolio investasi yang baik akan memiliki instrumen investasi yang saling melengkapi yaitu apabila instrumen A mengalami kerugian, maka disisi sebaliknya instrumen B akan menghasilkan keuntungan dan sebaliknya, sehingga secara total, posisinya akan tetap positif.

    Beberapa contoh instrumen investasi keuangan yang umum dijadikan sebagai isi dari portofolio investasi adalah Saham, Reksadana, Obligasi Ritel Indonesia (ORI), Surat Utang Negara (SUN), Unit Link, Asuransi Jiwa Murni, Valuta Asing, Emas.

    Sebagai contoh untuk membuat portofolio yang aman adalah 50% asset dibelikan instrumen saham, 30% sisanya dibelikan instrumen Obligasi dan sisanya 20% dibelikan Emas. Pada saat harga saham naik, pada umunya harga obligasi akan turun dan harga emas akan tetap stabil. Kerugian akibat penurunan harga obligasi akan ditutupi oleh keuntungan dari kenaikan harga saham, sehingga secara total portofolio ini akan tetap mencatat keuntungan. Sementara untuk emas digunakan sebagai bumper, karena secara statistik harga emas untuk longterm akan meningkat secara terus menerus sesuai dengan trend inflasi yang terjadi.

    Sebaiknya untuk menghidari kesalahan dalam menyusun portofolio investasi, Anda hendaknya menggunakan jasa profesional seperti Perencana Keuangan. Para profesional ini akan membekali Anda informasi yang relevan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk memilih alternatif investasi yang paling tepat.

     

    Langkah Ketujuh (7)

    Setelah melewati enam langkah sebelumnya diatas, Anda sekarang sudah memiliki informasi mengenai hal-hal sebagai berikut:

    –          Pos pengeluaran rutin dan non rutin,

    –          Pos pengeluaran untuk kebutuhan dan keinginan,

    –          Prioritas pos pengeluaran setiap bulannya,

    –          Seberapa besar Free Cash Flow Anda yang bisa di investasikan,

    –          Profile risiko dan penangannya

    –          Tujuan keuangan yang Anda,

    –          Instrumen Investasi sebagai kendaraan untuk mencapai tujuan,

    –          Portofolio investasi yang cocok dengan profile risiko dan tujuan keuangan Anda.

    –          Strategi investasi yang akan dilakukan untuk mempercepat pencapaian tujuan.

    Informasi yang tersedia diatas adalah menjadi pondasi yang akan dijadikan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan terkait dengan menjalankan perencanaan keuangan.

    Dalam langkah ke enam ini, Anda dituntut untuk bisa menjalankan rencana keuangan dengan disiplin. Karena sebagus apapun rencana keuangan yang dibuat, tanpa adanya disiplin yang ketat dari pelaksana, perencanaan keuangan tidak akan memberikan hasil yang diharapkan.

     

    Langkah Kedelapan (8)

    Langkah terakhir yang Anda harus lakukan adalah memantau hasil rencana keuangan dalam periode tertentu secara rutin. Pemantauan ini dilakukan untuk memastikan bahwa rencana keuangan berjalan dalam koridor yang telah ditetapkan.

    Apabila rencana investasi tidak sesuai dengan harapan, maka perlu dilakukan strategi re-balancing atau merombak ulang portofolio investasi, sehingga dalam periode berikutnya kinerja portofolio diharapkan memberikan hasil yang positif. Hal ini dilakukan secara terus menerus, sampai tujuan keuangan tercapai.

     

    C. Contoh Perencanaan Keuangan Keluarga.

    Misalnya keluarga baru Tn. Abdul dan istrinya Ny. Kartika yang baru menikah awal tahun 2013 merencanakan pada ulang tahun ke 5 pernikahannya nanti, mereka sudah memiliki rumah idaman. Perkiraan harga rumah idaman yang mereka inginkan adalah kira-kira Rp.300 juta. Tn Abdul adalah pegawai tetap sebuah perusahaan dengan gaji Rp.10 juta per bulan, sementera istrinya adalah Ibu Rumah Tangga biasa, sehingga pos penerimaan keluarga ini hanya Rp.10 juta per bulan.

    Berdasarkan pengalaman dari pola pengeluaran dari keluarga ini, ternyata 50% penghasilan digunakan untuk biaya kebutuhan pokok, 20% untuk membayar cicilan kendaraan dan premi asuransi, sedangkan 30% sisanya di tabung sebagai dana emergency dan investasi.

    Kembali kepada tujuan keuangan untuk memiliki rumah lima tahun yang akan datang yang harganya diperkirakan Rp.300 juta. Sementara itu disisi lain pos penerimaan yang bisa di alokasikan untuk di investaskan hanya sebesar Rp.3 juta. Artinya kalau dihitung dengan jumlah bulan selama lima tahun (60 bulan), akumulasi uang tersebut hanya Rp.180 juta, sehingga masih kurang Rp.120 juta.

    Sekarang apa yang harus dilakukan untuk mempercepat akumulasi asset..?

    –          Mencari alternative instrument investasi yang dapat memberikan return maksimal, sehingga investasi sebesar Rp.3 Juta per bulan tersebut, akan menjadi Rp.300 juta pada bulan ke enam puluh.

     

    Dengan menggunakan perhitungan Future Value Interest Factor Annuity (FVIFA), ternyata tingkat suku bunga yang harus dicapai untuk menjadikan cicilan Rp.3 juta per bulan tersebut menjadi Rp.300 juta dalam lima tahun yang akan datang adalah sebesar 19% per tahun.

    Berdasarkan informasi diatas, selanjuntya Anda harus membangun portofolio investasi yang kira-kira return per tahunnya sebesar 19 % s/d 20 %.

     

    Kalau instrument investasi konvensional berupa Deposito di bank, hal ini mustahil dicapai, karena saat ini tingkat suku bunga deposito hanya dikisaran 4 % tahun, artinya Anda membutuhkan tambahan kira-kira 16%.

    Beberapa alternative investasi yang disarankan untuk dilakukan oleh Tn. Abdul adalah membeli produk-produk Reksadana, dimana produk ini dapat memberikan return jauh di atas bunga deposito.

     

    –          Apabila opsi pertama tidak memungkinkan dan tidak cocok dengan profile risiko Tn. Abdul, maka Tn. Abdul tetap bisa menggunakan instrument deposito, karena harus diingat bahwa masyarakat Indonesia masih banking minded, artinya tingkat kepercayaan terhadap bank jauh lebih tinggi dibandingkan dengan institusi keuangan lainnya.

     

    Dengan menggunakan opsi deposito di bank, tingkat suku bunga deposito yang umum hanya di kisaran 5 %, dan terdapat batasan jumlah minimum deposito dalam hal ini Rp.10 juta. Oleh karena itu, Tn. Abdul baru bisa membuka deposito setiap tiga bulan.

     

    Berdasarkan asumsi tersebut diatas, jumlah cicilan per bulan yang harus dikeluarkan oleh Tn. Abdul adalah sekitar Rp.4,750,000  atau 47.5% dari penghasilan bulanannya.

     

    Apabila dibandingkan anggaran untuk cicilan investasi dengan realisasi, ternyata terdapat selisih kurang sebanyak 17.5%, disinilah berperan analisis prioritas, artinya yang lebih penting diutamakan, dan ingat manusia adalah mahluk yang paling bisa menyesuaikan keadaan.

    Demikian, semoga artikel ini dapat menambah wawasan Anda dalam pengelolaan keuangan keluarga.

    Untuk konsultasi masalah Perencanaan Keuangan, Anda dapat menghubungi kami di Nomor: 08129767143 atau 087881791990 langsung dengan Bapak Subur Harahap, MM, CFP atau kirim email ke suhaplanner@yahoo.com.

     

    Selanjutnya untuk memastikan Anda tetap mendapatkan artikel-artikel berikutnya, saya sarankan Anda mendaftarkan email anda sebagai follower dari blog www.suhaplanner.com di menu yang sudah kami sediakan.